Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pendaftaran
dan Pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc pada
Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2025
Sehubungan dengan surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 4/1774/HI.04.02/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Hal Pemberitahuan Pendaftaran dan Pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2025 dengan ini disampaikan sebagai berikut:
- Pendaftaran dan pengusulan terkait Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial telah dilaksanakan mulai tanggal 20 Agustus 2025 dan akan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2025;
- Berdasarkan Permenaker No. 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengusulan dan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial, diatur bahwa usulan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat jumlah Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dimaksud belum memenuhi target yang diharapkan, maka jangka waktu pendaftaran dan pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tersebut selanjutnya akan diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025
Untuk Selengkapnya bisa di download pada link berikut (download)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Pengadilan Negeri Dompu sudah menerapkan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Pengadilan / Masyarakat Umum, Pelayanan Meja PTSP diberlakukan sesuai dengan SE Dirjen Badilum Nomor NOMOR 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal.