Home / Mediasi Di Pengadilan

Mediasi Di Pengadilan

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008

KEWAJIBAN HAKIM PEMERIKSA DAN KUASA HUKUM

  1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
  2. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksaaan mediasi.
  3. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
  4. Kuasa hukum para berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan aktif atau langsung dalam proses mediasi.
  5. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
  6. Hakim wajib menjalankan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

HAK PARA PIHAK UNTUK MEMILIH MEDIATOR

Para pihak berhak memilih mediator dia antara Hakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan yang bersangkutan, Advokat atau Akademisi hokum, Pofesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa perkara, Gabungan antara mediator.

BATAS WAKTU PEMILIHAN MEDIATOR

  1. Setelah para pihak hadir pada siding pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
  2. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim.
  3. Ketua Majelis Hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas
  4. Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksudterpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajbmenyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim.
  5. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa okok pekara yang bersertifikat pada Pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
  6. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

MENEMPUH MEDIASI DENGAN IKTIKAD BAIK

  1. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
  2. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

  1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
  2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
  3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim .
  4. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari.
  5. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
  6. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

 

KEWENANGAN MEDIATOR MENYATAKAN MEDIASI GAGAL

  1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
  2. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

TUGAS-TUGAS MEDIATOR

  1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
  2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
  3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
  4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

KETERLIBATAN AHLI

  1. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
  2. Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
  3. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.