Home / Artikel / Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2016 Pengadilan Negeri Dompu

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2016 Pengadilan Negeri Dompu

Negara berkewajiban melayani setiap Warga Negara dan Penduduk untuk memenuhi Hak dan Kebutuhan Dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik yang merupakan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangung kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelaanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporiasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dalam penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. Untuk upaya meningkatkan upaya Pelayanan kepada masyarakat, akhirnya Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dijadikan pedoman Penyelenggaran dalam pemberian Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Penyelenggara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelyanan publik.

Menurut UU Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam upaya pemerintah memberikan, memperbaiki serta mengetahui kualitas Pelayanan Publik diperlukan Survei kepada pengguna atau masyarakat tentang kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan Penyelenggara. Atas beberapa dasar diatas Pemerintah melalui Kemenpan-RB mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk mengukur kualitas pelayan publik yang merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dapat dilakukan dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Pengadilan Negeri Dompu yang merupakan salah satu instansi Layanan Publik, pada Mei Tahun 2016, atas dasar SK Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor W25-U5/430/SK/IV/2016, tertanggal 19 April 2016, memerintahkan untuk membentuk Tim untuk melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Dompu, serta Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016.

Sesuai dengan Surat Dirjen Badilum, Survei Indek Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan yang terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup yaitu :

  1. Persyaratan ;
  2. Prosedur ;
  3. Waktu Pelayanan ;
  4. Biaya / Tarif ;
  5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan ;
  6. Kompetensi Pelaksana ;
  7. Perilaku Pelaksana ;
  8. Maklumat Pelayanan ;
  9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Responden yang di survei yang berkaitan dengan pengguna Layanan Pengadilan Negeri Dompu diantaranya adalah :

  1. Polri dan PNS yang berasal dari Instansi : Lapas Klas II Dompu, Penyidik dari Kejaksaan Negeri Dompu dan Kepolisian Resor Dompu, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Dompu ;
  2. Advokat / Pengacara ;
  3. Para Terdakwa ;
  4. Para Pihak yang berperkara, baik Penggugat / Tergugat ;
  5. Wartawan ;
  6. Masyarakat lainnya selaku pengguna Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Dompu dalam melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini menetapkan terget IKM sebesar 80%, dan setelah dilakukan perhitungan hasil survei rata-rata realisasi 78,26%, selengkapnya hasil survei IKM 2016 pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

  1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Dompu mayoritas responden menyatakan MUDAH (80,13%)
  2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Dompu Mayoritas responden menyatakan MUDAH (79,25%)
  3. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Dompu mayoritas responden menyatakan CUKUP (73,45%)
  4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Dompu mayoritas responden menyatakan MURAH (64,47%)
  5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Dompu mayoritas responden menyatakan PUAS (68,14%)
  6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Dompu mayoritas responden menyatakan BAIK (80,33%)
  7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Dompu mayoritas responden menyatakan BAIK (80,13%)
  8. Maklumat Pelayanan di Pengadilan Negeri Dompu mayoritas responden menyatakan BAIK (88,00%)
  9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Dompu mayoritas responden menyatakan BAIK (84,69%).

Sementara untuk masukan saran-saran akan dijadikan catatan Pimpinan/Instansi untuk melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan kedepannya, serta dibutuhkan kemauan dan kerja keras semua bagian / unsur di Pengadilan Negeri Dompu untuk dapat memberikan Pelayanan yang baik kepada masyarakat, Kegiatan survei ini bukan akhir suatu tujuan, tapi lebih kepada awal langkah untuk memperbaiki diri.

Akhirnya diucapkan banyak terima kasih kepada segenap Responden yang telah mengisi serta memberikan saran dan masukan kepada kami demi peningkatan pelayanan yang lebih baik.

Salam Nggahi Rawi Pahu | 29-05-2016

About admin