Home / Profil Institusi / Tugas Pokok & Fungsi Lembaga

Tugas Pokok & Fungsi Lembaga

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Dompu sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Dompu mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

  1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelasaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
  2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dompu yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
  3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
  4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
  5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum.
  6. Fungsi Lainnya :
  • Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI   Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

  • Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.