Home / Pengawasan & Pendisiplinan / Pedoman Pengawasan

Pedoman Pengawasan

Maksud dan Tujuan Pengawasan Serta Dasar Hukum

Maksud dan tujuan pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen peradilan khususnya bidang pengaturan dan pengurusan serta pemeriksaan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Dompu dalam kerangka menjaga tertib administrasi, organisasi finansial peradilan serta terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.

Dasar hukum dilaksanakannya Fungsi Pengawasan Rutin/Reguler oleh Bawas MA-RI tersebut, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/BP/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Reguler Wilayah I, II, III, dan IV.

 

Objek Pemeriksaan: Lima Area Kinerja

Sebagaimana sudah dipahami oleh setiap satuan kerja peradilan, bahwa Instrumen Standar Pengawasan Rutin/Reguler oleh Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia mencakup 5 (lima) Area Kinerja sebagai objek pemeriksaan (obrik), sebagai berikut:

  1. Manajemen Peradilan;
  2. Administrasi Perkara;
  3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan;
  4. Administrasi Umum; dan
  5. Kinerja Pelayanan Publik.

Manajemen Peradilan

Objek pemeriksaan tentang Manajemen Peradilan meliputi: (a) Pprogram kerja, (b) Pelaksanaan/pencapaian target, (c) Pengawasan dan pembinaan, (d) Kendala dan hambatan, (e) Faktor-faktor pendukung, dan (f) Evaluasi kegiatan.

Administrasi Perkara

Objek pemeriksaan tentang Administrasi Perkara meliputi: (a) Prosedur penerimaan perkara, (b) Prosedur penerimaan permohonan banding, (c) Prosedur penerimaan permohonan kasasi, (d) Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali, (e) Prosedur permohonan grasi/remisi perkara pidana, (f) Keuangan perkara, (g) Pemberkasan perkara dan kearsipan, serta (h) Pelaporan.

Di samping itu menjadi tugas Tim Pemeriksa dalam hal objek pemeriksaan tentang Biaya Perkara (sisa panjar), biaya Eksekusi (tidak dicicil), Uang Konsinyasi (sementara, Pengadilan Negeri Dompu tidak ada uang konsinyasi).

Demikian pula, tentang Gugatan Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Biaya Proses.

Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

Objek pemeriksaan tentang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan meliputi: (a) Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim, (b) Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2012 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Kemudian, (c) Minutasi perkara, dan (d) Pelaksanaan putusan (eksekusi).

Pemeriksa juga melakukan pemeriksaan terhadap masalah Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (SEMA Nomor 6 Tahun 2014) baik yang diminta oleh Pengadilan Negeri Dompu sebagai Pengadilan Negeri Pengaju (Delegasi Keluar) maupun Pengadilan Negeri lain yang meminta bantuan panggilan/pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Dompu (Delegasi Masuk).

Dalam perkara pidana, tentang masalah penyerahan Salinan/Petikan Putusan perkara pidana, monitoring barang bukti perkara pidana, dan tentang upaya hukum.

Administrasi Umum

Objek pemeriksaan tentang Administrasi Umum meliputi: (a) Kepegawaian dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), (b) Keuangan dalam Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), (c) Inventaris/Aset dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN, dan (d) Pengelolaan Perpustakaan, Tertib Persuratan dan Perkantoran.

 

Kinerja Pelayanan Publik

Objek pemeriksaan tentang Kinerja Pelayanan Publik meliputi: (a) Pengelolaan Manajemen, (b) Mekanisme Pengawasan, (c) Kepemimpinan, (d) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), (e) Pemeliharaan/Perawatan Inventaris atau Aset Barang Milik Negara (BMN), (f) Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan, dan kerapian, (g) Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara, dan (h) Tingkat pengaduan masyarakat.

Juga tentang masalah penyerahan Salinan/Petikan Putusan perkara pidana, monitoring barang bukti perkara pidana, dan tentang upaya hukum.

Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Dompu

Tim Pemeriksa juga meminta bukti (evidence) tentang Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Dompu yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi kepada publik sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dalam konteks organisasi Pengadilan Negeri Dompu sebagai satuan kerja, Ketua Pengadilan Negeri Dompu telah menerbitkan dalam kebijakan kepemimpinan dan diskresinya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/SK.KPN/V/2016/PN.Plp tanggal 24 Mei 2016 tentang Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Dompu. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dompu berikut Lampirannya dimaksud telah diminta oleh Tim Pemeriksa sebagai dokumen bukti (evidence).