Home / WKPN DOMPU : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENGELOLAAN PROTOKOL PERSIDANGAN

WKPN DOMPU : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENGELOLAAN PROTOKOL PERSIDANGAN

Kurang lebih dalam kurun lima tahun terakhir ini, jika bicara tentang pelayanan publik yang selalu mendominasi adalah tranparansi atau keterbukaan melalui pemanfaatan IT (Tekhnologi Informasi). Entah itu tranparansi dalam hal penyampaian laporan kinerja tahunan, transparansi dalam hal segala kegiatan di semua bagian lembaga peradilan, transparansi berupa upload putusan dan sebagainya, termasuk yang sedang menjadi perhatian pimpinan adalah sistem informasi penelusuran perkara di semua lingkungan peradilan.

Begitu seriusnya pimpinan dalam hal penerapan IT ini untuk menunjang terlaksananya pelayanan publik yang transparan sangat terlihat dan terasakan oleh semua warga pengadilan. Dan memang harus diakui, pemanfaatan IT ini sangatlah menunjang kinerja warga Pengadilan dari Hakim, Panitera Pengganti, pejabat struktural mau pun staf-stafnya. Pekerjaan bisa dilakukan dengan praktis, efisien dan efektif.

Namun demikian, ada hal esensial dari wajah sebuah pengadilan yang sampai sekarang terkesan tidak memperoleh perhatian serius kalau tidak boleh dibilang seperti diabaikan yaitu mengenai pengelolaan persidangan. Semenjak menjadi Hakim kurang lebih hampir 13 tahun, penulis melihat dan merasakan sendiri bahwa persoalan persidangan ini tidak pernah berusaha dibenahi dan dikelola dengan sebaik- baiknya. Tata tertib persidangan, SOP persidangan seakan menjadi pasal-pasal mati yang tidak terlalu dihiraukan. Sehingga persidangan yang seharusnya menjadi cermin kewibawaan dan ruh-nya sebuah pengadilan menjadi tidak tercapai.

Kenapa penulis bisa mengatakan hal itu ?

Mungkin hampir semua Hakim pernah mengalami sendiri bagaimana ketika mengikuti persidangan-persidangan. Mulai dari bentrok jadwal sidang karena anggota majelisnya kebetulan menjadi anggota majelis yang lain, sehingga comot sana comot sini menjadi hal biasa, akibatnya konsentrasi dalam mengikuti isi persidangan menjadi tidak maksimal, petugas sidang tidak ada, panitera pengganti merangkap juru sumpah, penuntut umum pakai toga di ruang sidang di hadapan majelis hakim dibiarkan, saat sidang majelis hakim bingung nyari-nyari panitera penggantinya, penasehat hukum atau pihak berperkara naik ke ruangan hakim untuk memberi tahu kalau sidang sudah siap, dan banyak lagi deretan kejadian-kejadian tidak patut tapi menjadi menu biasa dalam persidangan di semua pengadilan. Dan itu semua terjadi nyata-nyata di hadapan para pencari keadilan sehari-hari. Sekali lagi sehari-hari.

Di atas, penulis sudah menyampaikan bahwa wajah sebuah pengadilan itu tercermin selain melalui putusan-putusannya, juga bagaimana proses persidangan-persidangan itu dilakukan. Sebab masyarakat jika bicara pengadilan, tentu yang dibayangkan dalam benaknya adalah persidangan, di mana ada hakim-hakimnya yang berwibawa duduk di meja paling tinggi di hadapan para pihak, sementara semua orang yang ada di ruangannya khidmat dan hormat. Tapi jika dilihat kondisi persidangan sehari-hari yang terjadi sekarang, bayangan tentang kewibawaan pengadilan itu buyar seketika. Masyarakat yang pada awalnya datang ke pengadilan dengan dipenuhi rasa sungkan, hati-hati, hormat dan segan..dengan melihat kondisi nyata persidangan yang dilakukan tanpa kewibawaan lama-lama akan bersikap berbeda.

Seharusnya persoalan ini tidak boleh terlalu lama dibiarkan/diabaikan dan dianggap biasa-biasa saja. Jika terus dibiarkan, maka jangan disalahkan jika akan banyak orang2 seperti Nikita Mirzani dengan sikap-sikapnya yang menganggap persidangan di pengadilan adalah proses biasa seperti halnya mengurus KTP.

Dalam setiap persidangan, seharusnya selain Hakim dan Panitera Pengganti, wajib ada petugas sidang yang memang ditunjuk secara resmi dan bertugas khusus untuk mengurusi protokoler persidangan. Petugas sidang ini bukan hanya sekedar menjadi tukang angkat Kitab Suci untuk saksi yang bersumpah lalu ngeloyor pergi, akan tetapi justru harus diberi peran besar untuk mengkoordinir jadwal sidang dan mengatur kelancaran jadwal sidang.

Sebagai contoh peran petugas sidang adalah :

  1. Mencatat perkara apa saja yang hari itu akan disidangkan dengan berdasarkan jadwal sidang atau jadwal penundaan sidang dari kepaniteraan pidana mau pun perdata dalam buku sidang yang sudah disediakan.
  2. Pihak berperkara ( Penuntut Umum atau pun Kuasa Hukum ) begitu datang ke pengadilan dan siap beracara diharuskan memberitahu kepada petugas sidang.
  3. Atas dasar pemberitahuan dari pihak berperkara tersebut, petugas sidang memberikan nomor antrian sidang.
  4. Selanjutnya petugas sidang melaporkan kepada panitera pengganti, yang akan melaporkan kepada majelis hakim bahwa perkara sudah siap disidangkan.
  5. Usai melapor kepada panitera pengganti bahwa sidang sudah siap, maka petugas sidang segera memerintahkan para pihak untuk masuk ke ruang sidang.
  6. Ketika majelis hakim hendak memasuki ruang sidang, semua yang ada di ruang sidang diperintahkan untuk berdiri.
  7. Setelah majelis hakim duduk, maka petugas sidang memerintahkan pengunjung sidang untuk duduk kembali, dan petugas sidang tetap berada berdiri atau duduk di kursi di tempat yang mudah terlihat majelis hakim dan menghadap ke arah pengunjung sidang.

Tentu saja mengenai jumlah petugas sidang bisa disesuaikan dengan volume perkara serta berapa jumlah ruang sidang. Tidak seperti selama ini bahwa petugas sidang hanya ditunjuk insidentil, tidak diberikan bekal pemahaman secara detail tugas-tugasnya. Padahal kalau mau dikelola secara benar, maka akan ada koordinasi yang bagus pada semua pihak yang terlibat dalam persidangan yaitu Hakim, panitera pengganti, penuntut umum mau pun kuasa hukum atau pihak-pihak berperkara.

Akhirnya ,jika hal kecil tapi penting ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, akan membentuk sebuah manajemen persidangan yang tertib dan koordinatif, sehingga ciri sebuah pengadilan yang menggambarkan ketertiban dan keteraturan menjadi terlihat, dan buahnya adalah kewibawaan yang tercipta. Persidangan adalah tugas pokok pengadilan, jadi kalau untuk hal-hal yang bersifat penunjang (penerapan IT) kita bisa serius untuk mengelola dan menerapkan, mengapa untuk hal yang bersifat pokok justru diabaikan??.

Bagaimana masyarakat akan mengagungkan badan peradilan jika warga pengadilan tidak mau dan tidak mampu mengagungkan prosesi persidangan yang menjadi ciri sebuah badan peradilan? Mari memperbaiki hal-hal yang ada kekurangan dari dalam, sebelum terlalu mabuk mengekspose keterbukaan. Keterbukaan tentu mengandung konsekwensi bahwa apa yang kita perlihatkan adalah memang senyatanya seperti itu.

Penulis tentu menyadari bahwa tulisan ini sebenarnya membahas persoalan yang tidak membutuhkan kecerdasan untuk memahaminya, namun paling tidak akan membuka perspektif lain untuk bagaimana memperbaiki kewibawaan pengadilan selain melalui putusan-putusannya.

Sedikit catatan, alhamdulillah di PN Dompu sudah berusaha untuk mengelola persidangan ini dengan mengoptimalkan petugas protokoler persidangan.

Dompu, 17 Desember 2014 | Djuyamto, SH. | WKPN Dompu

Leave a Reply