Home / Berita / RAPAT SOSIALISASI SURAT EDARAN SEKRETARIS MA RI TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN MA DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

RAPAT SOSIALISASI SURAT EDARAN SEKRETARIS MA RI TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN MA DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Dompu, 17 Maret 2020

Bertempat di Ruang Aula Kantor Pengadilan Negeri Dompu, Ketua pengadilan Negeri Dompu Bpk. Mukhlassuddin, SH., MH. dengan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Bpk. Haries Suharman Lubis, SH., MH. dan Panitera Pengadilan Negeri Dompu Bpk. H. Sukardi, SH. melaksanakan rapat sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan peradilan Di Bawahnya.

Rapat sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh aparatur peradilan baik ASN maupun honorer yang ada pada Pengadilan Negeri Dompu.

Adapun isi dari Surat Edaran tersebut antara lain :

A. Sistem kerja di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

  1. Kebijakan pemerintah tentang bekerja dari rumah (work from home) sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, wajib disikapi secara bijak oleh seluruh pimpinan satuan kerja dengan memperhatikan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  2. Hakim dan Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang mengalami kondisi sakit khususnya batuk, pilek dan demam dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak atau lingkungan yang terkonfirmasi (terjangkit) Covid-19, dapat diberikan izin tidak masuk kantor oleh pimpinan satuan kerja masing-masing dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan kantor serta daerah setempat.
  3. Hakim dan Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang mengalami kondisi sakit agar mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19.
  4. Pimpinan satuan kerja agar memastikan :

     

    a. pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja tetap berjalan efektif untuk memberikan pelayanan publik; dan

    b. berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan terus memantau perkembangan informasi terkait dengan penyebaran Covid-19 serta melaporkan kondisi satuan kerjanya secara berjenjang.

  5. Hakim dan Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dapat melakukan presensi masuk/ pulang kantor secara manual, untuk sementara tidak menggunakan fingerprint, menjaga kebersihan alat-alat kantor dan menghindari tempat keramaian di lingkungan kantor untuk meminimalisir terinfeksi Covid-19.
  6. Petugas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat bilamana diperlukan, wajib menggunakan masker sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
  7. Pegawai yang datang terlambat/pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja dengan persetujuan atasan langsung, tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja selama surat edaran ini diberlakukan.
  8. Seluruh satuan kerja pusat dan daerah diminta melakukan sosialisasi pola hidup sehat dengan cara melakukan kegiatan kebersihan kantor dan tempat ibadah di lingkungan kantor secara menyeluruh.
  9. Setiap satuan kerja menyediakan hand sanitizer untuk ditempatkan di setiap pintu masuk kantor dan ruang sidang.
  10. Setiap satuan kerja agar menyediakan alat pendeteksi suhu badan (thermometer infrared) sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran Covid-19.

B. Persidangan Pengadilan

  1. Persidangan perkara pidana dan pidana militer tetap dilangsungkan sesuai dengan jadual persidangan yang telah ditetapkan.
  2. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
  3. Majelis hakim dapat membatasi jumlah pengunjung sidang dengan pertimbangan pencegahan penularan Covid-19.
  4. Persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, pencari keadilan di dorong untuk memanfaatkan e-litigasi.

C. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas

  1. Seluruh penyelenggaraan acara dan kegiatan bersifat tatap muka yang menghadirkan banyak peserta, agar dipertimbangkan untuk ditunda atau dibatalkan.
  2. Rapat-rapat dalam rangka kedinasan dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi informasi, diantaranya melalui teleconference atau virtual meeting.
  3. Perjalanan dinas di dalam dan luar negeri sedapat mungkin ditunda atau dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
  4. Hakim dan Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19 harus segera menghubungi Hotline Centre Corona melalui nomor telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.

D. Penutup

  1. Pimpinan Satuan Kerja dapat menetapkan pengaturan lebih teknis yang diperlukan dengan mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan dan melaporkannya kepada pimpinan masing-masing serta berkoordinasi dengan Sekretaris Mahkamah Agung.
  2. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

 

Download File Surat Edaran Sekretaris MA RI Nomor 1 Tahun 2020

About admin